Berita

Ketika Jadi Tamu di Negeri Sendiri

Berita|Jumat 20 Nopember 2015 10:43 WIB

ketika jadi tamu di negeri sendiri

Fakta bahwa pekerja kita menjadi tamu di negeri sendiri dan para pekerja Tiongkok menjadi tuan di negeri kita menjadi sisi paradoksal dari Nawacita.

Polemik tentang menjamurnya Tenaga Kerja Asing (TKA) belum surut, namun Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri justru telah menerbitkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) sebagai revisi atas Permenaker No 16 Tahun 2015.  

Alih-alih Permenaker yang baru ini mengakomodasi usulan publik terkait dengan kewajiban kemampuan berbahasa Indonesia bagi TKA, namun melalui Permanker No 35 Tahun 2015 ini justru pemerintah melonggarkan aturannya.  Aturan yang sebelumnya dalam hal rekrutmen tenaga kerja mensyaratkan model 1 berbanding 10,  yang berarti, satu TKA berbanding dengan 10 Tenaga Kerja Dalam Negeri (TKDN), kini telah ditiadakan.   

Polemik mejamurnya TKA di Tanah Air seharusnya menjadi modal dasar bagi pemeirntah untuk melakukan perubahan peraturan yang responsif dan mencerminkan keinginan publik (sosiologis).  Namun rupanya kritik tersebut tidak diindahkan oleh pemerintah.

Kritik publik atas menjamurnya TKA di Indonesia tidak terlepas dari salah satunya, ketiadaan kewajiban bagi TKA untuk bisa berbahasa Indonesia. Kemampuan berbahasa Indonesia bagi TKA merupakan hal yang paling elementer.

Padahal ketentuan kemampuan berbahasa Indonesia menjadi kebutuhan mutlak bagi TKA telah diatur sebelumnya di Pasal 26 ayat (1) huruf d Permenaker No 12 Tahun 2013. Implikasi dari hilangnya kewajiban bagi TKA untuk bisa berbahasa Indonesia tentu memiliki dampak turunan yang cukup fatal. 

Sayangnya, kritik publik atas keberadaan Permenaker No 16 Tahun 2015 dengan meniadakan kewajiban berbahasa Indonesia bagi TKA, justru dijawab dengan peraturan yang jauh lebih membahayakan bagi pekerja domestik. Pengaturan rasio 1 pekerja asing berbanding dengan 10 TKDN justru ditiadakan di peraturan yang baru. Kemampuan berbahasa Indonesia bagi TKA juga tidak dimasukkan dalam peraturan tersebut.

Permenaker No 35 Tahun 2015 Langgar Norma Hukum

Penghapusan norma 1 TKA berbanding 10 TKDN dalam rekrutmen Tenaga Kerja Asing melalui Permenaker No 35 Tahun 2015 ini dapat dipastikan akan menambah menjamurnya TKA di Tanah Air.

Argumentasi  pemerintah tentang penghapusan norma tersebut untuk memudahkan alih tekhnologi dan pengetahuan kepada TKDN tentu menunjukkan kerancuan logika. Bagaimana mungkin, penghapusan rasio perbandingan TKA dan TKDN mampu melakukan alih tekhnologi dan pengetahuan terhadap TKDN. Alih-alih TKA melakukan alih tekhnologi dan pengetahuan, justru TKA mendominasi seluruh bagian di pekerjaan. Karena tidak ada lagi ketentuan sekaligus jaminan tentang rasio perbandingan 1 TKA dengan 10 TKDN.  

Alih tekhnologi dan pengetahuan menjadi norma yang mutlak tersedia di aturan hukum. Ini lantaran amanat Pasal 45 ayat (1) huruf a UU No 13 Tahun 2013 tentang Ketenegakerjaan, mewajibkan TKA melakukan alih pengetahuan dan alih tekhnologi terhadap TKDN.

Norma ini bila disandingkan dengan Permenaker No 35  Tahun 2015 tentu tidak sinkron dan akan merepotkan di lapangan. Bagaimana mungkin TKA bisa melakukan alih tekhnologi dan alih pengetahuan bila mereka tidak bisa berbahasa Indonesia dan komposisi TKA tidak diatur. Makna norma dalam UU No 13 Tahun 2013 tentang alih pengetahuan dan alih tekhnologi dimaksudkan agar TKDN kita mampu berdiri setara dengan TKA yang lebih unggul dari sisi sumber daya manusia.

Tidak sekadar persoalan teknis di lapangan, bahasa Indonesia menjadi bahasa negara sebagaimana amanat konstitusi di Pasal 36 UUD 1945. Lebih dari itu,  di Pasal 33 ayat (1) dan (2) UU No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan disebutkan bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi lingkungan kerja swasta dan pemerintah. Bagi yang belum bisa menggunakan bahasa Indonesia, dalam norma tersebut disebutkan, hukumnya wajib mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia.

Berbagai aturan perundang-undangan tersebut di atas menempatkan bahasa Indonesia menjadi hal yang elementer. Dari sisi yuridis, sosiologis dan filosofis, Permenaker No 16 tahun 2015 khususya terkait dengan syarat TKA yang meniadakan kemampuan berbahasa Indonesia bagi TKA melanggar norma hukum di atasnya. Semestinya, Menteri Tenaga Kerja dapat segera melakukan perubahan dengan menambah satu syarat elementer yakni dengan mensyaratkan bagi TKA untuk bisa berbahasa Indonesia.

Siapa Tuan di Negeri Indonesia?

Permenaker No 35 Tahun 2015 menyimpan semangat liberalisasi sektor ketenegakerjaan. Sulit rasanya, bila peraturan ini dimaksudkan untuk melakukan proteksi terhadap TKDN. Peraturan ini tentu juga mencoreng semangat adiluhung yang dijanjikan pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan Nawacitanya serta sejumlah janji politiknya seperti janji membuka 10 juta lapangan pekerjaan.

Alih-alih merumuskan dan membuat peta jalan (road map) untuk menunaikan janji Nawacita, pemerintah justru membuka keran selebar-lebarnya terhadap TKA untuk bekerja di Tanah Air. Apalagi bila menengok di lapangan, para pekerja TKA tersebut tidak sedikit mereka yang bekerja di sektor unskilled yang notabene sektor yang dominan dimiliki TKDN kita yang memang rerata tamatan SD atau SMP. `

Belum lagi masalah pengawas yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) yang minim. Seperti data pada tahun 2013, di DKI Jakarta, dari total 30 ribu perusahaan hanya tersedia 60 pengawas saja. Minimnya ketersediaan pengawas di Disnaker di setiap provinsi tentu akan menyulitkan pengawasan khususnya terhadap keberadaan TKA.

Memang, bila membandingkan jumlah TKA pada tahun 2014 dengan tahun sebelumnya secara kuantitas mengalami penurunan tipis. Berdasarkan data Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), pada tahun 2014 sebanyak 68.762 orang. Sedangkan pada tahun 2013, TKA di Indonesia sebanyak 68.957 orang.

Namun, angka tersebut muncul sebelum terbitnya Permenaker No 16 Tahun 2015. Dengan kata lain, angka tersebut merupakan dampak dari pemberlakuan Permenaker No 12 tahun 2013 yang salah satu syarat menjadi TKA di Indonesia adalah mampu berbahasa Indonesia.

Patut digarisbawahi, berbahasa Indonesia bukan hanya sekadar menjadi syarat an sich yang tidak memiliki nilai filosofinya. Karena dalam berbahasa Indonesia juga menyimpan sisi kebanggaan sekaligus marwah negeri ini pada tempatnya.

Lebih dari itu, mewajibkan TKA untuk berbahasa Indonesia sebagai upaya untuk mensejajarkan TKDN kita dengan TKA dari sisi pengetahuan dan tekhnologi. Semangat alih tekhnologi dan alih pengetahuan yang terkandung dalam norma UU No 13 Tahun 2013 ssemestinya ditangkap dengan baik oleh Menteri tenaga Kerja dalam menyusun peraturan menteri.

Pemegang otoritas semestinya memiliki sensitivitas yang tinggi dengan membandingkan para TKI kita yang akan berangkat ke luar negeri harus bersusah payah belajar bahasa sesuai negara yang dituju.  Karena di negeri sendiri kita tak ada wibawa, apalagi di negeri orang lain. Fakta bahwa pekerja kita menjadi tamu di negeri sendiri dan  para pekerja Tiongkok menjadi tuan di negeri kita menjadi sisi paradoksal dari Nawacita. 

Di atas semua itu, pemerintah juga harus menyiapkan secara serius sumber daya manusia (SDM) Indonesia agar mampu memiliki daya saing yang unggul khususnya dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang tak lamai lagi berlaku.

(*Tulisan ini tayang di Koran Jawa Pos, 20 November 2015

Berita Lainnya

Tulis Komentar Anda

16 + 71

Quote

Masalah gizi dan kependudukkan harus diprioritaskan. Karena kekayaan suatu negara pada kualitas penduduknya. Jokowi sudah memiliki Nawacita yang salah satunya membangun Indonesia dari paling luar/Timur. Tapi nampaknya hal itu masih jauh api dari panggang.

- Okky Asokawati
Langganan Newsletter

Video

okky.asokawati.52
Find Us On Facebook
@AsokawatiOkky
Find Us On Twitter
©2014 okkyasokawati.com. All Rights Reserved.