Berita

Okky Desak Pemerintah Cabut PP No 78 Tahun 2015

Berita|Senin 02 Nopember 2015 14:37 WIB

okky desak pemerintah cabut pp no 78 tahun 2015

PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan bila ditelisik lebih jauh sejatinya tidak menjadikan upah buruh naik. PP ini juga berkarakter sentralistis karena tidak melibatkan kepala daerah.

Anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati mendesak pemerintah meninjau ulang PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Menurut Okky, rumusan pengupahan di PP tersebut sejatinya tidak ada peningkatan upah buruh.

Pasalnya, nominal upah per tahun yang baru itu itu adalah upah minimum berjalan + {(inflasi+laju pertumbuhan ekonomi) x upah minimum berjalan}.

"Arti sebenarnya adalah tidak ada peningkatan upah. Karena penambahan upahnya itu hanya untuk menambah membeli barang-barang yang naik akibat inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi yang kurang baik. Sehingga tidak terjadi peningkatan kesejahteraan hidup seperti yang diamanahkan oleh UUD 1945," kata Okky, melalui pesan singkat, Senin (2/11).

PP tersebut, sambung Okky, juga  merupakan model pengupahan yang  sentralistik. Pasalnya, dalam pembuatan PP, pemerintah tidak melibatkan kepala daerah (gubernur).  Padahal, setiap daerah memilki kekuatan dan kelemahan masing-masing terkait dengan laju pertumbuhan ekonomi.

"Jelas saja, PP ini bertentangan dengan sistem negara yang desentralisasi. Saya meminta perlu dievaluasi dan melakukan pembicaraan antara unsur-unsur penentu UMP ini. Konkretnya,  Pemerintah perlu segera meninjau ulang PP tersebut." tegas mantan peragawati itu.

Okky menambahkan, yang mendapatkan upah minimum itu adalah 68% dari pekerja di Indonesia. Karena, jika mengikuti rumus UMP versi  PP 78/2015, penambahan upah pertahun adalah 11,7%. Sedangkan serikat pekerja menghendaki 22%.

"Jangan sampai ada kesan, PP ini sengaja dibuat cepat dan mendeketi tanggal 1 November. Karena setiap 1 November para gubernur harus mengesahkan UMP di masing-masing daerahnya." pungkasnya.

Berita Lainnya

Tulis Komentar Anda

44 + 34

Quote

Kasus lelang keperawanan dan jasa nikah siri merupakan tindakan yang jauh dari peradaban kemanusiaan. Dalam kasus tersebut, perempuan menjadi obyek penderita, perempuan menjadi korban dan perempuan menjadi komoditas

- Okky Asokawati
Langganan Newsletter

Video

okky.asokawati.52
Find Us On Facebook
@AsokawatiOkky
Find Us On Twitter
©2014 okkyasokawati.com. All Rights Reserved.