Berita

Liberalisasi Tenaga Kerja Paradoks dengan Nawacita Jokowi

Berita|Senin 24 Agustus 2015 23:07 WIB

liberalisasi tenaga kerja paradoks dengan nawacita jokowi

Membanjirnya Tenaga Kerja Asing (TKA) khususnya yang berasal dari Tiongkok telah mengejutkan semua pihak. Fenomena ini tentu paradoksal dengan nawacita milik Presiden Joko Widodo dan janji membuka lapangan pekerjaan sebanyak 10 juta lapangan tenaga kerja.

Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PPP Okky Asokawati menyoroti semakin maraknya Tenaga Kerja Asing (TKA), khususnya yang berasal dari Tiongkok.

Okky di Jakarta, Senin (24/8) mengemukakan maraknya TKA khususnya yang berasal dari Tiongkok telah menjadi perbincangan hangat masyarakat.

"Maraknya TKA asal Tiongkok di Indonesia merupakan dampak dari pemberlakuan Permenaker Nomor 16 Tahun 2015 sebagai revisi atas Permenaker Nomor 12 Tahun 2013 yang mewajibkan TKA wajib menggunakan Bahasa Indonesia," ujar Okky.

Oleh karena itu, kata dia, tidak aneh bila para TKA yang belakangan marak di Indonesia sama sekali tidak bisa berbahasa Indonesia. "Di poin ini, saya melihat kebijakan pemerintah melalui Permenaker Nomor 16 Tahun 2015 tidak dipikirkan dampak turunan dari perubahan aturan tersebut," tambahnya.

Dia mengatakan kemampuan Bahasa Indonesia oleh TKA harus tetap menjadi syarat mutlak TKA di Indonesia."Karena ini menyangkut harkat dan martabat bangsa," imbuh politisi PPP ini.

Dengan hadirnya para pekerja TKA, sambung Okky, semakin menjauhkan dari Nawacita.Apalagi, katanya, bila TKA tersebut adalah pekerja tanpa keterampilan maka semakin melukai pekerja lokal yang memang mayoritas berpendidikan SD dan SMP. "Janji seperti membuka 10 juta lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia justru yang terjadi lapangan pekerjaan untuk TKA," katanya.

Menurut dia, Permenaker Nomor 16 Tahun 2015 justru berpotensi melanggar norma di UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Salah satu poin penting dari UU Nomor 13 Tahun 2013 itu, TKA dapat bekerja di Indonesia dengan catatan melakukan transfer pengetahuan ke Tanah Air.

"Bagaimana bisa melakukan alih keahlian dan tekhnologi ke pekerja domestik bila bahasa yang digunakan bahasa asalnya, bukan bahasa Indonesia," ucapnya.

Dia mengingatkan pemerintah agar membuat kebijakan yang benar-benar berpihak pada rakyat sendiri. "Liberalisasi pekerja ini tentu paradoksal dengan Nawacita," tandas mantan model ini.

Berita Lainnya

Tulis Komentar Anda

69 + 39

Quote

Kasus lelang keperawanan dan jasa nikah siri merupakan tindakan yang jauh dari peradaban kemanusiaan. Dalam kasus tersebut, perempuan menjadi obyek penderita, perempuan menjadi korban dan perempuan menjadi komoditas

- Okky Asokawati
Langganan Newsletter

Video

okky.asokawati.52
Find Us On Facebook
@AsokawatiOkky
Find Us On Twitter
©2014 okkyasokawati.com. All Rights Reserved.