Berita

Janji 10 Juta Lapangan Kerja

Berita|Minggu 03 Mei 2015 19:07 WIB

janji 10 juta lapangan kerja

Jika janji 10 juta lapangan kerja baru tertunaikan, saya yakin persoalan yang muncul terkait ketenagakerjaan akan mudah terurai. Kasus TKI di Luar Negeri tentu secara simetris dapat ditekan. Kasus yang menimpa Siti Zaenab dan Karni secara teoritis dapat diminimalisir untuk jangka panjang seiring tersedianya lapangan pekerjaan di Tanah Air. Mengutip peribahasa populer, janji adalah utang, Pak Presiden.

Sejak 1 Mei 2014 resmi sebagai hari libur nasional dalam rangka memperingati hari buruh internasional (May Day).  Peringatan ini tentu harus dimaknai tidak sekadar seremoni atau libur kerja. Lebih dari itu, peringatan hari buruh ini harus berimplikasi nyata bagi peningkatan kualitas hidup buruh dan kemajuan produktivitas usaha di Tanah Air.

Persoalan perburuhan berkorelasi erat dengan sejumlah masalah ketenagakerjaan yang hingga kini masih menjadi persoalan. Seperti persoalan penetapan upah minimum provinsi (UMP) yang kerap menjadi momok persoalan antara buruh dan perusahaan termasuk pemerintah. Belum lagi hak-hak primer buruh yang dalam praktik di lapangan tidak sedikit masih kerap dialpakan.

Relasi yang adil, setara dan saling mendukung sama lain, mestinya menjadi role model ideal antara buruh dan perusahaan. Tidak tepat bila buruh ditempatkan sebagai pihak yang diperas tenaganya tanpa memperhatikan hak-haknya. Begitu juga tidak tepat juga bila perusahaan dijadikan sapi perah atas nama kesejahetraan buruh namun di sisi lain produktivitas kerja tidak meningkat. 

Di pihak lain, pemerintah juga harus menempatkan sebagai posisi tengah sebagai regulator demi kondusitivitas iklim usaha. Bila usaha berjalan dengan lancar, perekonomian tumbuh, aktivitas ekonomi masyarakat berjalan dan dampak positif lainnya akan muncul.  Hari buruh mestinya dijadikan momentum peneguhan pelaksanaan amanat konstitusi Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 dan deklarasi umum Hak Asasi Manusia (DUHAM)  Pasal 23 ayat 1- 4.

Buruh Migran yang Terabaikan

Buruh tidak sekadar pada persoalan pekerja di dalam negeri. Urusan buruh mirgran tak kalah pelik lagi persoalannya. Baru-baru ini, kita dikejutkan dengan eksekusi mati dua buruh migran di Arab Saudi yakni Siti Zaneb dan Karni.  Saat ini sedikitnya terdapat 230 buruh migran yang terancam hukuman mati.

Eksekusi mati dua buruh migran ini menampilkan wajah nyata pemerintahan saat ini yang gagap dalam merespons persoalan warganya khususnya di Luar Negeri. Bisa dibayangkan, pemerintah dan pemangku otoritas baru mengetahui warga negaranya dieksekusi mati beberapa jam sebelum pelaksanaan eksekusi. Apa begini cara pemerintah melindungi warganya?

Janji negara hadir dalam persoalan yang menimpa warganya, akhirnya seperti peluru hampa saja. Padahal konstitusi secara tegas mewajibkan negara menjaga satu nyawa warganya, tanpa pandang bulu. Kehadiran negara dipertanyakan dalam eksekusi mati Siti Zaenab dan Karni. Padahal, Janji Presiden Jokowi dalam Nawa Cita saat Pilpres lalu, salah satunya negara hadir dalam memberikan perlindungan terhadap warganya.  

Hingga enam bulan pemerintahan Jokowi ini, penanganan perlindungan TKI masih sebatas retoris dengan cara masih business as usual. Betul memang ada upaya pemulangan sejumlah TKI yang bermasalah oleh pemerintah. Namun, apakah di situ ujung pangkal penyelesaian karut marut persoalan TKI?

Sejatinya pemerintahan Jokowi telah memiliki resep jitu dan esensial untuk meminimalisir persoalan TKI.  Janji Presiden Jokowi saat Pemilu Presiden 2014 lalu yang akan membuka lapangan 10 juta lapangan pekerjaan selama lima tahun ke depan, tentu langkah nyata untuk mengurangi keberangkatan TKI informal di kantong-kantong pengiriman TKI. Bagaimana kemajuan dari janji Presiden Jokowi ini?

Menagih Peta Jalan 10 Juta Lapangan Kerja  

Untuk mengukur indikator sukes tidaknya atau jalan tidaknya janji 10 juta lapangan kerja oleh pemerintahan Jokowi tentu mudah. Setidaknya menggunakan logika matematika awam cukup mudah menghitungnya.

Jika dalam satu periode jabatan pemerintahan Jokowi (lima tahun) menjanjikan 10 juta lapangan kerja baru, berarti selama satu tahun sedikitnya terdapat 2 juta lapangan kerja baru.  Dengan kata lain, selama enam bulan pemerintahan Jokowi saat ini, sudah ada 1 juta lapangan kerja baru. Apakah itu terealisasi? Semua bisa menjawabnya.

Bila janji membuka 10 juta lapangan kerja baru ini terealisasi dengan baik memiliki efek domino yang luar biasa yang berefek positif. Pengiriman TKI informal tentu akan dapat ditekan bahkan disetop sebagaimana pernyataan Presiden saat pidato di acara sebuah partai politik. Tentunya, angka kemiskinan secara linier akan ditekan semaksimal mungkin.

Sejalan dengan itu, Parlemen berkomitmen yang kuat dalam perlindungan TKI dengan berencana melakukan perubahan UU No 39 Tahun 2004 yang telah masuk daftar prioritas program legislasi nasional (Prolegnas)  tahun 2015.

Saat Komisi IX DPR RI menggelar rapat kerja dengan Saudara Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, pertengahan bulan April lalu (13/4/2015), saya pertanyakan langsung tentang road map ihwal program kerja penciptaan 10 juta lapangan kerja baru. Sayangnya, peta jalan untuk menciptakan 10 juta lapangan kerja baru hingga saat ini belum muncul dari pemerintah.

Padahal, tantangan di depan mata tengah kita hadapi secara terang dan nyata. Seperti pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada akhir tahun ini yang memberi dampak masuknya tenaga kerja asing di dalam negeri, daya beli masyarakat yang menurun karena efek kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), nilai tukar rupiah terhadap dollar yang belakangan anjlok, serta target penerimaan pajak yang tidak sesuai target. Sejumlah persoalan ini tentu menjadi tantangan yang tidak ringan oleh pemerintah.

Persoalan klasik rupanya juga menghinggapi pemerintahan Jokowi. Koordinasi antarkementerian dan lembaga masih menjadi hal yang mewah sekaligus langka. Untuk menunaikan janji Presiden Jokowi semestinya para pembantu Presiden saling bahu membahu untuk merealisasikan janji itu. Tentu, persoalan ini tidak hanya tertumpu pada Kementerian Tenaga Kerja saja. Ada kementerian lainnya yang saling tali temali.

Jika janji 10 juta lapangan kerja baru tertunaikan, saya yakin persoalan yang muncul terkait ketenagakerjaan akan mudah terurai.  Kasus TKI di Luar Negeri tentu secara simetris dapat ditekan. Kasus yang menimpa Siti Zaenab dan Karni secara teoritis dapat diminimalisir untuk jangka panjang seiring tersedianya lapangan pekerjaan di Tanah Air. Mengutip peribahasa populer, janji adalah utang, Pak Presiden. [tulisan ini dimuat di Koran Jawa Pos, Edisi 1 Mei 2015]

Berita Lainnya

Tulis Komentar Anda

49 + 42

Quote

Kasus lelang keperawanan dan jasa nikah siri merupakan tindakan yang jauh dari peradaban kemanusiaan. Dalam kasus tersebut, perempuan menjadi obyek penderita, perempuan menjadi korban dan perempuan menjadi komoditas

- Okky Asokawati
Langganan Newsletter

Video

okky.asokawati.52
Find Us On Facebook
@AsokawatiOkky
Find Us On Twitter
©2014 okkyasokawati.com. All Rights Reserved.