Berita

Agar Kunjungan Jokowi Bermakna Bagi TKI

Berita|Kamis 12 Pebruari 2015 08:45 WIB

agar kunjungan jokowi bermakna bagi tki

Kunjungan diplomasi Presiden Jokowi ke negeri jiran Malaysia akhir pekan lalu semestinya ditindaklanjuti dengan langkah nyata jaajaran pemerintahan di bawahnya. Harus ada terobosan yang di luar tradisi selama ini. Jika tidak ada terobosan, kunjungan Jokowi tidak memiliki makna bagi TKI.

Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Malaysia akhir pekan lalu tentu tak sekadar soal “mobil nasional” Proton yang memanas di Tanah Air. Ada masalah yang lebih penting dari persoalan tersebut yakni seputar Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di negara sahabat itu.

Kenapa penting, karena merujuk data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) hingga akhri Desember 2014 lalu, jumlah TKI di Malaysia berada di posisi paling banyak dibanding negara tujuan penempatan lainnya yakni sebesar 127.827 TKI. Mayoritas di antaraya adalah pekerja rumah tangga (domestic worker). Dengan kata lain, segudang masalah berpotensi muncul dari kelompok ini.

Kunjungan Presiden Jokowi ke Malaysia tentu telah memberi pesan penting bahwa pemerintah Indonesia di bawah pemimpin baru memiliki kemauan yang kuat (political will) terhadap persoalan TKI di negeri jiran tersebut. Pesan itu setidaknya muncul dalam bahas diplomasi antar negara.

Persoalannya. Apakah kunjungan Presiden Jokowi dengan serta merta akan menuntaskan masalah TKI di Malaysia? Tentu jawabannya tidak. Jokowi bukanlah sinterklas atau magician  yang mampu menyulap persoalan krusial nan rumit menjadi lebih gamblang dan terang. Apalagi urusannya TKI yang menyangkut berbagai pihak yang terlibat.

Menaker  Harus Ada Terobosan
Agar kunjungan Presiden Jokowi bermakna bagi TKI tentu perlu ada tindaklanjut secara komprehensif. Karena kunjungan dan langkah serupa bukan tidak dilakukan di era pemerintahan-pemerintahan  sebelumnya. Lebih dari sekadar kunjungan, kebijakan moratorium hingga pembentukan satuan tugas khusus (Satgasus) antar kedua negar pun juga pernah dilakukan khususnya di era Menteri Tenaga Kerja Abdul Muhaimin Iskandar. Lebih dari itu, moratorium pengiriman TKI juga tak luput pernah dilakukan.

Pertanyaannya, mengapa masalah TKI, khususnya di Malaysia menjadi persoalan laten dari masa ke masa? Nyaris upaya yang dilakukan pemerintah tidak membekas.  Penyebabanya, para pemangku kebijakan dalam menyelesaikan persoalan TKI masih menggunakan pola business as usual. Padahal, urusan TKI bukan perkara biasa saja.

Kenapa bukan perkara biasa saja? Kita telusuri satu persatu persoalan yang timbul di sektor ini. Mulai dari pola dan sistem rekruitmen TKI yang kita mafhum semua, ada masalah besar di sana. Betapa tidak ada masalah besar, rekruitmen Calon TKI masih asal-asalan. Keberadaan calo masih mudah dijumpai di lapangan, pemalsuan dokumen dianggap hal lumrah serta sosialisasi dari pemerintah di kantong-kantong CTKI yang tidak efektif.   .

Betul, ada tindakan penutupan Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI)  seperti yang menjadi salah satu andalan program 100 hari Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri. Padahal tindakan serupa juga pernah dilakukan oleh menteri-menteri sebelumnya. Dapat disebut langkah tersebut biasa saja, bukanlah hal yang luar biasa.

Agar Menaker Hanif Dhakiri kelak dikenang sebagai menteri yang benar-benar peduli dengan TKI, perlu ada terobosan dalam program-program kerjanya. Perlu langkah yang melampaui tradisi di Kementerian. Meloncat pagar di awal menjabat cukuplah menjadi aksi pertama sekaligus terakhir. Lebih baik, Menaker menghadirkan terobosan  yang substansial dalam peningkatan harkat dan martabat kepada para pahlawan devisa kita.

Satu hal yang selalu saya suarakan sejak pemerintahan sebelumnya, yakni agar Menaker membuat peta jalan (road map) bahwa negara hanya akan mengirim TKI formal ke luar negeri pada tahun 2017 mendatang. Pemerintah mengirim TKI yang benar-benar skilled full alias formal.

Pembuatan peta jalan itu tentu termasuk membuat sistem recruitmen yang benar dan tepat, pengawasan keberangkatan di pihak imigrasi serta pengawasan penempatan di negara tujuan. Dari situ, akan terlihat apakah negara memiliki keberpihakan yang kuat kepada TKI atau hanya setengah-setengah.  

Pemerintah juga harus memikirkan tentang jumlah tenaga pengawas di lapangan. Bagaimana janji memberi perlindungan terhadap TKI di luar negeri sedangkan jumlah tenaga pengawas cukup minim. Untuk meningkatkan pengawasan tenaga di lapangan, pemerintah juga harus memikirkan bagaimana status atase tenaga kerja kita di luar negeri.

Yang tak kalah penting dari itu, koordinasi antarinstansi pemerintahan di lapangan harus lebih ditingkatkan. Kesepakatan pemahaman (memorandum of understanding) di level menteri seringnya hanya berhenti di kliping kegiatan kementerian atau lembaga  saja. Operasionalisasi kesepahaman tersebut sulit terwujud di lapangan.

Konkretnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) sebagai kepanjangantanan pemerintaha RI di luar negeri semestinya memiliki keberpihakan yang jelas dan kuat terhadap TKI kita.  Bukan justru KBRI menjadi pembuat masalah dalam perlindungan TKI kita.

Agar semua ikhtiar tersebut simultan, DPR dan pemerintah telah bersepakat menjadikan perubahan UU No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas pada tahun 2015 ini.

Perubahan UU tersebut memang cukup mendesak karena regulasi itu lebih dominan mengurus bisnis pengiriman ketimbang perlindungan terhadap TKI. Perubahan itu juga dalam rangka menyikapi pernyataan Presiden Jokowi pada awal Desember lalu saat menggelar teleconference dengan perwakilan TKI di delapan negara yang menghapus Kartu TKI yang memang menyusahkan para TKI kita itu.

*Tulisan ini dimuat di Harian Jawa Pos Edisi Rabu, 11 Februari 2015

 

Berita Lainnya

Tulis Komentar Anda

81 + 63

Quote

Masalah gizi dan kependudukkan harus diprioritaskan. Karena kekayaan suatu negara pada kualitas penduduknya. Jokowi sudah memiliki Nawacita yang salah satunya membangun Indonesia dari paling luar/Timur. Tapi nampaknya hal itu masih jauh api dari panggang.

- Okky Asokawati
Langganan Newsletter

Video

okky.asokawati.52
Find Us On Facebook
@AsokawatiOkky
Find Us On Twitter
©2014 okkyasokawati.com. All Rights Reserved.