Berita

Penghapusan Kartu TKI Tepat, Tapi Tabrak UU

Berita|Selasa 02 Desember 2014 22:32 WIB

penghapusan kartu tki tepat tapi tabrak uu

Persoalan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) memang sudah lama disoroti oleh Komisi IX DPR RI. Karena dalam praktik di lapangan berbeda dengan teori di atas kertas, KTKLN bertolak belakang. Para TKI baru mendapat KTKLN apabaila telah membayar asuransi. Di sisi lain, asuransi TKI juga bermasalah.

Persoalan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) memang sudah lama disoroti oleh Komisi IX DPR RI. Karena dalam praktik di lapangan berbeda dengan teori di atas kertas, KTKLN bertolak belakang. Para TKI baru mendapat KTKLN apabaila telah membayar asuransi. Di sisi lain, asuransi TKI juga bermasalah.

Demikian disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PPP, Okky Asokawati dalam keterangannya, Selasa (2/12). Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo dalam acara e-Blusukan akhir pekan kemarin telah mengumumkan penghapusan KTKLN.

Masalah lainnya, menurut Okky, bila TKI pulang ke Indoensia, yang bersangkutan tidak bisa kembali ke tempat bekerja bila KTKLN tidak diperpanjang. Perpanjangan KTKLN itu juga tergantung negara penempatan, apakah tersedia atau tidak.

"Singkatnya, perpanjangan KTKLN sangat memberakan para TKI di bagian imigrasi," sebutnya.

Okky menjelaskan, DPR RI periode 2009-2014 telah membahas di tingkat Panitia Kerja terkait perubahan UU No 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, regulasi yang memayungi keberadaan KTKLN. "Dengan kata lain, persoalan yang dikeluhkan oleh para TKI kita telah direspons dengan rencana perubahan UU tersebut," ungkapnya.

Masih kata Okky, Keputusan Presiden Jokowi menghapus KTKLN secara prinsip memang sudah tepat. Meski ada hal yang juga prinsip tampaknya diabaikan oleh Presiden. Penghapusan KTKLN ini menabrak amanat Pasal 62 ayat (1) UU No 39/2004. Semestinya, agar langkah Presiden tepat sesuai aturan perundang-undangan, penghapusan KTKLN dipayungi melalui penerbitan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu). Upaya ini semata-mata agar adanya tertib hukum dalam pengelolaan berbangsa dan bernegara.

Dalam Perpu yang semestinya diterbitkan tersebut, lanjut Okky, harus dicantumkan juga terkait pendataan bagi para TKI baik yang akan bernagkat maupun yang berada di negara penempatan. Karena pendataan ini sangat penting di antaranya untuk melakukan kontrol atau komunikasi antara pemerintah dengan para TKI di tempat kerjanya masing-masing.

"Salah satu aspek perlindungan negara terhadap warga negaranya yang bekerja di luar negeri adalah melalui pendataan yang akurat," demikian Okky. [sumber rmol]

Berita Lainnya

Tulis Komentar Anda

10 + 37

Quote

Kasus lelang keperawanan dan jasa nikah siri merupakan tindakan yang jauh dari peradaban kemanusiaan. Dalam kasus tersebut, perempuan menjadi obyek penderita, perempuan menjadi korban dan perempuan menjadi komoditas

- Okky Asokawati
Langganan Newsletter

Video

okky.asokawati.52
Find Us On Facebook
@AsokawatiOkky
Find Us On Twitter
©2014 okkyasokawati.com. All Rights Reserved.